Facebook Gerakan Dukung KPK Usut Kasus Batanghari II

Dewan Desak Pagar Segera Dibuka

TELANAIPURA - Jembatan Batanghari II, kembali menuai persoalan. Sejak pembangunan hingga peresmiannya, berbagai persoalan kembali melanda mega proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi itu. Terakhir, ada gerakan facebook dukung KPK usut kasus Jembatan Batanghari II.

Grup di situs jejaring sosial Facebook itu, digawangi Pena Maya, anggota Mulyadi Nuradhi dan investigator Abd Kadir Nasution. Menariknya, anggota grup satu itu sudah mencapai 450 orang, tertanggal 24 Februari 2010 sekitar pukul 17.00 WIB.

Beberapa anggota sempat mengeluarkan komentar. Salah satunya dari Indra Sukma. Anggota itu mempertanyakan anggaran pembangunan Jembatan Batanghari II. “Anggaran Rp 94,045 miliar menjadi Rp 163,390 miliar. Lalu ada masalah rangka baja untuk jembatan itu tenggelam di laut sekitar pulau Bangka Belitung (Babel), sehingga pengerjaan jembatan harus menunggu penggantian rangka tersebut. Sepertinya bukan masalah waktu saja, dan ini akan menggarah juga ke alasan pembengkakkan anggaran?” tulis Indra di grup Facebook Gerakan Dukung KPK Usut Kasus Jembatan Batanghari II itu.

Menariknya, dalam grup itu, beberapa data pengerjaan jembatan juga dicantumkan. Misalnya, Jembatan Batanghari II dibangun sejak tahun 2003, dilaksanakan oleh 3 perusahaan dengan harga penawaran Rp 94.059.557.000. Jangka waktu pekerjaan 760 hari kalender. Namun kenyataannya, dana yang terserap hingga kini mencapai Rp 163,390.000.000.

Grup itu mencantumkan beberapa situs berita yang memuat proses pengusutan kasus Jembatan Batanghari II oleh KPK RI. Misalnya situs berita http://www.matanews.com. Dalam halaman website tertanggal 31 Juli 2009 itu, diterangkan bahwa KPK sedang mencari tahu letak penyimpangan proyek besar itu.

Malah, Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan yang sempat singgah ke Jambi, mengaku pihak KPK sedang mempelajari peraturan yang dilanggar serta arah tersangka.

Diceritakan, biaya pembangunan Jembatan Batanghari II dianggarkan sejak tahun anggaran 2003. Mega proyek itu sudah menyerap dana sekitar Rp 161,392 miliar, belum termasuk anggaran 2009. Awalnya jembatan diperkirakan hanya menelan anggaran Rp 94,045 miliar.

Menurut versi Pemerintah Provinsi Jambi, seperti dikutip dari matanews.com, pengerjaan jembatan itu molor karena rangka baja untuk jembatan tersebut tenggelam di laut sekitar pulau Bangka Belitung (Babel), sehingga pengerjaan jembantan harus menunggu penggantian rangka baru.

Dewan Desak Pagar Jembatan Dibuka

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, mendesak Dinias Kimpraswil Provinsi agar segera membuka pagar yang menutupi Jembatan Batanghari II.

 “Kalau sudah diresmikan, berarti sudah bisa dipakai. Kalau sudah dipakai, jangan lagi ditutup. Meski jalan belum selesai diaspal, jalan sudah bisa difungsikan, kenapa harus ditutup,” ungkap Effendi Hatta, kepada sejumlah wartawan, kemarin (24/2).

Menurut Effendi, pembukaan pagar seng itu sangat perlu dilakukan, supaya tak menimbulkan pertanyaan bagi warga Kota Jambi. Apalagi, akses jembatan itu sangat besar manfaatnya bagi warga seberang Kota Jambi.

Selain itu, Effendi masih merasa kecewa atas tindakan Kimpraswil, yang tak melibatkan DPRD Provinsi Jambi saat peresmian Jembatan Batanghari II di Jakarta Senin (22/2) lalu.

Syahbandar, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, juga mendukung jika pagar seng itu segera dibuka. Namun, Syahbandar masih mau memberi keringanan kepada Kimpraswil. Katanya, jika sampai awal Maret belum juga dibuka, dia sendiri yang akan turun ke lapangan, ikut serta dengan masyarakat membongkar paksa pintu itu.

“Mungkin diresmikan buru-buru, jadi belum bisa dipakai. Kita kasih waktu sampai akhir bulan ini, kalau Maret belum buka juga, saya pribadi akan turun membuka pagar itu,” tegas Syahbandar, kemarin.

Sementara, pengamatan Jambi Independent di Jembatan Batanghari II Sijenjang siang kemarin, jembatan itu masih dipagari seng. Warga dibatasi mengakses jalan itu. Kecuali mobil, warga boleh lewat hingga pukul 12.00 WIB. Selebihnya, jembatan mulai ditutup lagi.

“Belum bisa dipakai, media boleh lewat kalau ada izin dari Dinas PU (Kimpraswil, red),” ungkap seorang pria bertubuh tinggi yang mengaku penjaga Jembatan Batanghari II itu, tegas.

Di seberang, Jambi Independent menemukan fakta-fakta yang sesuai dengan ungkapan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Ternyata, jalan menuju Muarasabak belum diaspal. Tapi, sudah dikeraskan. Malah, sebagian ruas jalan terkesan terlalu rendah, sehingga air rawa di tepi kiri-kanan jalan, hampir naik ke permukaan jalan itu.

Dinas Perhubungan Alihkan Kendaraan Angkut Barang

Dengan berdirinya jembatan Batanghari II, itu berarti armada angkut barang menuju Muarasabak, sudah bisa dialihkan lewat Jembatan Batanghari II. Bagaimana kesiapan Dinas Perhubungan dalam mengarus arus lalu lintas barang itu?

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi Erwan Malik, mengaku tak ada persiapan khusus. Katanya, teknis pelaksanaan termasuk pengalihan jalur armada angkut barang, semua diserahkan ke Dishub Kota Jambi.

A Pinem, Kadishub Kota Jambi, dikonfirmasi mengaku sudah menyiapkan jalur baru bagi armada angkut barang. Katanya, berdasar Perda nomor 5 tahun 2009, jalur armada angkut barang dialihkan ke Jalan Lingkar Selatan via jalan baru di Sijenjang.

 “Di simpang itu, armada bisa memilih tujuannya. Kalau mau ke Pelabuhan Talang Duku lewat kanan, kalau ke Muarasabak ambil jalur lurus,” beber A Pinem, dihubungi via ponselnya, kemarin.

 “Masalahnya, kalau arus barang dialihkan lewat Jembatan Batanghari II, apa jalan ke Muara Sabak sudah bagus?” tandas Pinem.

Untuk kesekian kalinya, Nino Guritno, Kepala Kimpraswil Provinsi Jambi tak bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. Dihubungi ke nomor ponselnya, tak disahut oleh Nino.