Sri Mulyani Terancam Boikot

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Harry Azhar Aziz, mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam setiap rapat-rapat yang akan digelar, termasuk membahas RAPBN-P 2010. Namun, pemboikotan baru akan dilakukan jika sudah ada keputusan formal, yakni harus disahkan dalam sidang paripurna DPR-RI.

"Jika itu menjadi keputusan formal ya harus dilakukan. Keputusan tertinggi DPR-RI ada dalam sidang paripurna jika dikeputusan tersebut disepakati pemboikotan maka Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR harus mengikutinya," tegas Harry di Jakarta, Selasa (9/3).

Ia mengemukakan, segala kebijakan di DPR harus tunduk kepada tata tertib, termasuk keputusan yagn dihasilkan sidang tertinggi DPR yakni paripurna. Harry mengakui, akibat dari kasus Bank Century terutama setelah DPR menyatakan bailout bermasalah, muncul mosi tidak percaya di kalangan anggota DPR RI terhadap Sri Mulyani. "Dengan adanya keputusan kasus Bank Century di paripurna kemarin saya kira ada sebuah masalah yakni ketidakpercayaan baru terhadap Sri Mulyani," paparnya, lantas menyatakan, dalam rapat-rapat yang nantinya diikuti Sri Mulyani, seperti rapat APBN-P di Badan Anggaran bakal menimbulkan banyak perbedaan pendapat.

Ia mengemukakan, APBN dibahas untuk kepentingan masyarakat luas. Jika nantinya APBN hanya dapat menyenangkan orang kaya, kata Harry, rapat di Banggar tidak perlu diadakan. "Berkali-kali pemerintah tidak memberikan subsidi untuk orang miskin. Subsidi BBM, Listrik, Pupuk semua dilarikan kepada industri di mana kelompok orang-orang kaya yang diuntungkan," sesalnya.

Kondisi itu mendorong pihak Banggar DPR RI berupaya mengarahkan kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat banyak.

"Jadi kalau Sri Mulyani hanya mementingkan orang kaya saja ya percuma. Lebih baik tidak usah rapat dengan dia," tegasnya.

Sekadar informasi, sejumlah anggota DPR menyuarakan boikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century, seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Bahkan, kalangan anggota DPR meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani berharap tidak ada boikot karena pembahasan APBN adalah untuk kepentingan rakyat. "APBN untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat, kita berharap tidak ada masalah politik karena ini kepentingan yang fundamental," ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers di kantornya, kawasan Jalan Wahidin Raya Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pihak DPR RI telah menyampaikan rekomendasi DPR soal bailout Bank Century, dengan keputusan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) Bank Century bermasalah. Selain itu, disampaikan pula rekomendasi penonaktifan Sri Mulyani dan Boediono, meski dalam rapat paripurna tidak ada kesimpulannya.