Hadapi China, RI Prioritas 4 Sektor UKM

VIVAnews - Kementerian Negara Koperasi dan UKM akan memprioritaskan pengembangan empat sektor usaha kecil dan menengah, untuk mengantisipasi pengaruh negatif perdagangan bebas Asean-China.

Keempat sektor tersebut yakni, fashion, furniture, handicraft (kerajinan), dan packaging (pengemasan).

"Kami prioritaskan keempat sektor tersebu,t terutama usaha yang berbasis keanekaragaman budaya, hayati, dan flora," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Agus Muharam saat Peresmian Koperasi UKM Kreatif Apindo (UKEA) di kantor Apindo, Jakarta, Sabtu, 10 April 2010.

Untuk sektor usaha fashion, kata dia, pemerintah telah membangun gedung Smesco di Gatot Subroto Jakarta Selatan untuk media promosi.

Pemerintah, kata Agus, akan memberikan fasilitasi pembiayaan lebih mudah dengan bunga yang rendah yakni 9,5 persen. Dia menambahkan, keempat sektor itu selama ini terancam dengan produk China, namun masih mempunyai daya saing yang tinggi.

"Kalau mau maju, jangan musuhi negara yang sudah maju tapi bermitra dan saling sinergi, serta tidak mendikotomi yang kuat dan yang lemah," kata dia.

Agus menuturkan, kementeriannya telah mengusulkan penambahan APBN-P 2010 untuk beberapa program pengembangan UKM. Diantaranya, alokasi dana untuk pengembangan wirausaha di lembaga pendidikan dan tempat ibadah, di mana masing-masing lembaga memperoleh Rp 100 juta.

Selain itu, anggaran kementerian juga akan disalurkan untuk bantuan sosial untuk usaha mikro kepada 2.600 koperasi, yang diantaranya 1.500 koperasi khusus perempuan dan 1.100 koperasi khusus pemuda.

"Perempuan memang kami prioritaskan, karena terbukti cukup handal mengelola koperasi. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Timur, Induk Koperasi Wanita di sana berhasil menyalurkan kredit sebanyak Rp 5 miliar per hari dengan NPL nol," katanya.

Data Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyebutkan, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 51,7 juta unit dimana 98,8 persennya berasal dari usaha mikro.

Persoalan usaha mikro, kata dia, masih berkutat pada sulitnya akses modal perbankan, keterbatasan SDM dan manajemen.