Reformasi Birokrasi Butuh Dukungan Politik

Reformasi Birokrasi Butuh Dukungan Politik

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Eko Prasojo mengatakan, reformasi birokrasi di Indonesia membutuhkan dukungan politik yang besar dari seluruh pembuat kebijakan terutama presiden.
"Tidak ada jalan kalau tidak ada dukungan presiden," katanya di Jakarta, Selasa, dalam seminar Bakohumas yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menurut Eko, reformasi birokrasi harus disadari sebagai hal penting dalam pembangunan bangsa. Sehingga, harus menjadi kekuatan gerakan nasional reformasi administrasi negara.
Ia menilai, lemahnya komitmen dan paradigma tentang peran, kedudukan dan fungsi administrasi negara dalam pembangunan ini, telah menyebabkab kegagalan reformasi birokrasi.
Dukungan politik berupa komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi dan menegakkan hukum, harus diberikan tidak hanya oleh pemerintah terutama presiden sebagai Kepala Negara tetapi juga lembaga tinggi lainnya seperti DPR, BPK, dan MA.
Menurut dia, alasan reformasi birokrasi di Indonesia tidak berhasil kemungkinan disebabkan pertama, reformasi birokrasi tidak meliputi agenda yang benar sehingga terlaksana secara acak dan tanpa tujuan yang jelas.
"Selain itu, kemungkinan kedua, disebabkan desain reformasi birokrasi tidak diimplementasikan dengan komitmen politik yang tinggi," katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, reformasi birokrasi tidak lepas dari perbaikan politik di Indonesia. Tidak setaranya relasi antara birokrasi terhadap politik, menyebabkan birokrasi tidak mandiri.
"Birokrasi tidak boleh subordinat dengan politik. Birokrasi tidak bisa diintervensi," katanya.
Birokrasi adalah subsistem negara, sebagaimana juga politik. Namun pada implementasinya proses pengisian jabatan, kinerja dan kompetensi justru diukur dengan ukuran politik, katanya.
Tingginya intervensi politik dalam birokrasi ini telah menyebabkan gangguan pada kinerja birokrasi itu sendiri.
Oleh karena itu, reformasi birokrasi bukan sekedar perubahan struktur dan reposisi birokrasi, tetapi juga harus mencakup perubahan sistem politik, hukum, sikap mental, budaya birokrat, masyarakat, serta perubahan pola pikir dan komitmen serta partai politik.