BP Migas Ajak Pelaku Usaha Aktif Soal Gas

Foto : Corbis

JAKARTA - Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengajak pelaku usaha di bidang tranportasi gas dan konsumen gas untuk terlibat aktif menyelesaikan masalah penyediaan gas nasional.

Menurut Kepala BP Migas R Priyono, penyebab munculnya permasalahan gas ini tidak hanya terkait dengan manajemen suplai, tetapi juga meliputi manajemen infrastruktur pengangkutan gas dan manajemen demand gas.

Untuk itu, BP Migas yang mempunyai kewenangan di bidang supply gas, tengah mengkaji konsep “Manajemen Suplai Gas Indonesia” (atau “Indonesia Incoporated”).

Konsep ini dikemukakan agar tidak ada halangan untuk menerapkan DMO pada lapangan-lapangan yang jauh dari pasar domestik dan keekonomian lapangan-lapangan marjinal bisa diperbaiki dengan adanya alokasi ekspor.

“Para Kontraktor KKS harus bekerja sama dengan BPMIGAS untuk mengimplementasikan konsep ini,” katanya dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (13/4/2010).

Untuk itu, di sisi infrastruktur pengangkutan, upaya pengembangan infrastruktur baru seperti LNG receiving facilities, perlu dipercepat sehingga LNG dari lapangan-lapangan gas besar dapat digunakan untuk keperluan domestik.

Selain itu, akses terhadap infrastruktur tersebut juga harus dipermudah dengan cara menerapkan tarif yang wajar, namun tetap memberikan keuntungan yang cukup ekonomis bagi investor sehingga dapat mendorong pengembangan investasi selanjutnya.

Pada saat yang sama, pertumbuhan (demand) juga harus diatur. “Kalau permintaan tidak di manage dengan baik, kita akan selalu menghadapi krisis pasokan seperti yang terjadi saat ini. Di berbagai daerah terjadi kekurangan pasokan gas karena adanya demand yang tiba-tiba melonjak, lebih cepat dari pertumbuhan produksi,”jelasnya.

Selain itu, diperlukan pembalikan paradigma menjadi “demand mengikuti supply” , bukan supply mengikuti demand, misalnya dengan cara membangun pabrik sedekat mungkin dengan sumber gas dan menerapkan kebijakan energi bauran sehingga tidak terjadi ketergantungan terhadap energi yang tidak terbarukan, seperti gas.

Upaya lain adalah menata kebijakan harga energi termasuk harga gas sehingga mendorong terjadinya proses diversifikasi energi demi ketahanan energi untuk jangka panjang.